S2 - Magister Hukum
Dibuat: 2007-05-11 , dengan 1 file(s).
Keywords: NARKOTIKA, PENGADILAN NEGERI
Subject: NARKOTIKA
Call Number: 362.293 Aks p C.1
ABSTRAK :
Perkembangan penyalahgunaan narkotika di Indonesia, khususnya Bandar Lampung sekarang ini cukup mengkhawatirkan bagi kalangan masyarakat Bandar Lampung dikarenakan bahaya yang ditimbulkan dapat merusak generasi muda yang ada di Bandar Lampung. Penyalahgunaan narkotika yang dilakukan pelaku adalah dengan mengedarkan, memakai sendiri, dan memiliki sendiri. Mengedarkan narkotika dilakukan pelaku dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, memakai dan memiliki sendiri dengan tujuan untuk mendapatkan suatu kenikmatan dalam menggunakan narkotika sehingga menimbulkan efek ketergantungan. Berdasarkan data bulan Januari sampai dengan Juli 2004 telah terjadi 25 kasus yang telah diputus dan hanya mendapatkan hukuman yang ringan bagi pelaku penyalahgunaan narkotika. Ringannya hukuman yang dijatuhkan akibat dari adanya persepsi yang berbeda antara polisi, jaksa dan hakim terhadap penyalahgunaan narkotika ini. Dalam penanganannya mereka melakukan berdasarkan wewenang masing-masing institusi dan peraturan perundangundangan yang mengatur mereka. Pokok bahasan dalam penelitian ini adalah penegakan hukum, persepsi aparat penegak hukum dan timbulnya perbedaan persepsi penegak hukum dalam penegakan hukum UU Narkotika di wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis tentang penegakan hukum, persepsi penegak hukum, dan timbulnya perbedaan persepsi penegak hukum dalam penegakan hukum UU Narkotika di wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang.
Penulisan ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris, serta sumber data yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan dan kepustakaan dengan jenis data primer dan skunder. Penentuan populasi menggunakan metode proposional purposive sampling yaitu dalam menentukan sampel disesuaikan dengan yang hendak dicapai dan kedudukan masing-masing sampel dianggap telah mewakili populasi terhadap masalah yang hendak diteliti dan dibahas. Sampel penelitian ini yaitu polisi pada Poltabes Bandar Lampung, Jaksa pada kejaksaan Negeri Tanjung Karang, dan hakim pada pengadilan Negeri Tanjung Karang.
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa penegakan hukum penyalahgunaan narkotika telah dilakukan dengan segala upaya dari penegak hukum, polisi telah melakukan upaya-upaya yang bersifat Pre-emetif, Preventif dan Refersif dalam menekan penyalahgunaan narkotika, jaksa telah melakukan upaya refresif yaitu melakukan dan menjerat pelaku dengan pasal-pasal yang ada dalam UU Narkotika begitupula dengan hakim, tetapi dalam melakukan penegakan hukum polisi memiliki persepsi bahwa penyalahgunaan narkotika merupakan suatu kejahatan yang harus segera
Ferrial Aksha
ditangani dan mendapat perhatian serius karena akibat yang ditimbulkan dapat merusak masyarakat, sedangkan jaksa mempunyai persepsi bahwa jaksa harus berpegang pada UU Narkotika sebagai dasar dalam melakukan penuntutan dan melakukan dengan proses kerja yang cepat dan tepat karena apabila berlarut-larut dapat menimbulkan anggapan dalam masyarakat bahwa pihak jaksa tidak sungguh-sungguh dalam memberantas penyalahgunaan narkotika. Sedangkan persepsi hakim lebih mengutamakan pertimbangan-pertimbangan hukum baik UU Narkotika maupun keadaan dan sebab pelaku melakukannya serta tanggapan masyarakat dalam penyalahgunaan narkotika. Akan tetapi dalam proses penegakan hukum penyalahgunaan narkotika penegak hukum mengalami aspek-aspek yang dapat menimbulkan perbedaan persepsi penegak hukum itu sendiri, aspek-aspek itu antara lain dari UU narkotika yang tidak memuat sanksi pidana minimum dan hanya terdapat sanksi pidana maksimalnya sehingga penegak hukum mengalami keraguan dalam menetapkan pasal yang dikenakan pelaku dalam UU Narkotika, penegak hukumnya sendiri yaitu masih terdapat segelintir oknum yang melakukan konspirasi dengan pelaku untuk melakukan kerjasama dalam hal penghilangan barang bukti dan pasal yang akan dikenakan dan penegak hukum ke pelaku, kemampuan dan keahlian dalam menangani hal penyalahgunaan narkotika, jumlah personil yang kurang memadai, koordinasi dan kerjasama yang belum terjalin dengan baik antar penegak hukum, Aspek sarana atau fasilitas yaitu kurangnya peralatan komunikasi, operasional dan anggaran ynag dimiliki aparat penegak hukum dirasakan masih belum memenuhi standar kelengkapan peralatan dalam menangani suatu kasus penyalahgunaan narkotika, Aspek masyarakat yaitu peran masyarakat yang aktif dan kesungguhan dalam pemberantasan penyalahgunaan narkotika yang dinilai masih kurang oleh penegak hukum, karena masyarakat merupakan bagian dari penegak hukum untuk membantu proses penegakan hukum penyalahgunaan narkotika.
Pada akhirnya penulis rnenyimpulkan bahwa kinerja penegak hukum yang harus dijalani dengan kerjasama dan koordinasi harus lebih ditingkatkan dan memiliki keberanian dalam penegakan hukum penyalahgunaan narkotika serta harus menyatukan persepsi atau menyamakan persepsi dalam penanganan penyalahgunaan narkotika. Dan peran masyarakat yang proaktif lah yang dibutuhkan oleh penegak hukum dengan harapan penyalahgunaan narkotika dapat diatasi secara bersama-sama dan tujuan hukum dapat tercapai.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sumber : http://digilib.unila.ac.id/go.php?id=laptunilapp-gdl-s2-2007-ferrialaks-605 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar